Perempuan Aceh: Ketegaran Abadi


Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) adalah propinsi yang berdasarkan pada syariat Islam di Indonesia, mengingat mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Keberadaan Aceh sebagai daerah otonom yang bersyariat Islam tidak mudah di dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang pluralistik. Apalagi adanya konflik bersenjata antara tentara Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Konflik yang memorakporandakan ekonomi, politik, sosial dan budaya Negeri Serambi Mekah ini belum juga berujung perdamaian.

Konflik yang terjadi di NAD sebenarnya tak bisa dilepaskan dari konteks sejarahnya. Aceh telah menunjukkan resistensi yang tinggi terhadap kekuasaan asing, dengan memperjuangkan martabat dan kedaulatan yang menjadi tradisi di dalam masyarakatnya. Dalam perjuangannya, kekerasan telah menjadi bagian yang mengambil peranan penting. Dan hasilnya, rakyat yang selalu menjadi korban utama.

Aceh yang terletak di posisi strategis (dekat dengan Selat Malaka), menjadi pusat perdagangan dan wilayah pemeluk Islam yang pertama di Nusantara. Masa kejayaan kesultanan tahun 1610 dan 1640 membawa Aceh menjadi bangsa yang masyur dan berdaulat. Pada masa kejayaan kesultanan ini terjadi konflik menentang Belanda yang ingin menguasai wilayah Aceh. Hal ini menimbulkan perlawanan rakyat sehingga terjadi perang panjang (1873-1904) dan secara sporadis hingga tahun 1942.

Di masa penjajahan Jepang, konflik sengaja diciptakan. Belanda dengan politik devide et imperanya membuat kelompok uleebalang (bangsawan tuan tanah) dan kaum ulama berseteru. Kemenangan kaum ulama yang dipimpin Daud Beureurh menciptakan masyarakat lebih religius, dengan menjalankan syariat Islam dan mengembalikan Aceh pada masa kejayaan kesultanan.
Pada masa kemerdekaan Indonesia, kuatnya gerakan kemerdekaan Indonesia yang dipimpin Soekarno-Hatta, mendorong rakyat Aceh mendukung gerakan tersebut. Bahkan, rakyat Aceh bersedia menyumbangkan pesawat Dakota untuk kepentingan perjuangan Republik pada tahun 1948; kemudian ini menjadi cikal bakal perusahaan penerbangan Garuda.

Setelah penyerahan kedaulatan Belanda ke Republik, Aceh digabungkan dengan Sumatera Timur. Walaupun Daud Beureueh diangkat sebagai gubernur militer RI di daerah ini, Daud merasa kecewa dengan penggabungan ini dan muncul konflik baru. Faktor lain pemicu konflik adalah kecurigaan terhadap pemerintah pusat yang menempatkan seorang komandan militer di Aceh yang dianggap komunis dan terhadap kabinet baru (PNI) yang tidak menerima permintaan Daud Beureueh untuk status khusus bagi Aceh dalam penerapan syariat Islam.

Kekecewaan itu melahirkan gerakan perlawanan untuk membentuk Negara Islam Indonesia/Darul Islam (NII/DI) yang dipimpin langsung Daud Beureueh dan didukung sebagian rakyat Aceh. Perlawanan ini diatasi oleh pemerintah dengan mengangkat perwira asal Aceh untuk menjadi pimpinan militer tertinggi sekaligus berperan sebagai penyebar gagasan pemerintah terhadap penyelesaian perlawanan DII/NI, memberi status khusus pada Aceh sebagai daerah otonomi luas terutama dalam urusan agama, pendidikan dan adat istiadat serta terpisah dari Sumatera Timur. Pemberlakuan ini tidak lama bertahan karena ketika Orde Lama diganti Orde Baru, kebijakan pembangunan industrialisasi multinasional dilakukan. Ini mendorong Aceh ke arah daerah yang sekuler. Peraturan syariat Islam dan lembaga adat seperti Tuha Peut, Gampong, Keuchik, Sago dan Mukim dihapus, diganti dengan peraturan yang diseragamkan dari pusat ke semua daerah Aceh. Kebijakan yang sentralistis ini menimbulkan jurang lebar antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Situasi ini mendorong beberapa kalangan di masyarakat Aceh berkeinginan untuk menjadikan Aceh sebagai negara makmur, berdaulat dan islami. Keinginan inilah sebagai cikal bakal berdirinya Gerakan Aceh Merdeka yang dipimpin Hasan Tiro.

Pemerintah Orde Baru kemudian melakukan tindakan yang sangat represif. Pemerintah menghancurkan gerakan ini melalui operasi militer. Yang terjadi selanjutnya adalah pemberlakuan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) sejak 1989 hingga 1998. Selama DOM berbagai pelanggaran HAM telah terjadi. Tercatat 534 korban jiwa dan 114 yang diculik (YAPPIKA, Aceh). Pelanggaran HAM terjadi dengan alasan bahwa korban adalah anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Kekerasan demi kekerasan terjadi, pencabutan status DOM tahun 1998 tidak berpengaruh pada berkurangnya berbagai pelanggaran HAM di Aceh.

Dalam upaya perdamaian di Aceh, berbagai macam pendekatan telah dilakukan. Salah satunya dengan dibentuknya NAD. NAD berusaha menjalankan syariat Islam (berpegang pada Alqur’an, sunnah, ijma dan qiyas). Karena Islam Aceh pun disebut negeri Serambi Mekah. Agama di Aceh adalah pedoman bagi rakyat Aceh berperilaku, selain adat. Sehingga ada istilah, hukum ngon adat lagee zat ngon sipeut (hukum agama dan adat seperti zat dan sifatnya).

Dengan berlakunya syariat Islam, diharapkan NAD dapat kembali ke jaman keemasan Aceh, Aceh tempo dulu sebagai kerajaan berdaulat dengan pemimpin yang menguasai agama Islam dan berasal dari golongan ulama.

Ketika NAD diberlakukan dan DOM dihapuskan, penghilangan paksa orang Aceh dengan alasan dianggap sebagai anggota GAM belum reda. Apalagi kemudian di NAD tahun 2003 diberlakukan Darurat Militer. Kenyataannya, sebagian besar korban Darurat Militer adalah masyarakat biasa (banyak perempuan dan anak-anak). Perkosaan, pelecehan seksual, pembunuhan dan kekerasan lainnya terjadi sampai sekarang. Tercatat kurang lebih 51.000 anak terlantar, 14.000 perempuan menjadi janda dan 2.661 pengungsi di Aceh yang berasal dari berbagai daerah (Acehkita, Oktober 2004).

Belum usai Darurat Sipil, negeri yang melimpah sumber daya alam ini terhempas dalam tragedi bencana alam. Kejadian ini mengubah peta kehidupan anak negeri Aceh. Pada 26 Desember 2004, bencana tsunami melanda Aceh. Di hampir ¾ wilayah Aceh, ratusan ribu penduduknya hilang ditelan gelombang. Daerah terparah yang terkena bencana: Aceh Barat, Timur dan Utara.

Di desa-desa sepanjang pantai yang tersapu gelom-bang, banyak yang tidak menyisakan penduduknya. Kalau pun ada hanya sekitar 10 % dari jumlah penduduk. Korban yang tewas sebagian besar perempuan, karena mereka tidak mampu berenang lama di dalam gulungan gelombang tsunami yang berbaur lumpur.

Bencana yang tiada berkesudahan ini memaksa penduduk menjadi pengungsi. Sejak DOM hingga Darurat Sipil ketakutan membelit hidup mereka. Mereka memilih untuk meninggalkan tanah kelahirannya. Konflik telah membuat mereka kehilangan harta benda dan mereka tetap bertahan. Dan saat bencana tsunami melanda, kembali mereka menjadi pengungsi. Karena semua milik mereka lenyap ditelan gelombang.

Dari kejadian itu, yang paling menderita adalah perempuan. Mereka yang kehilangan anak, suami, ayah, saudara dan sahabat, harus bertahan hidup. Masa melawan Portugis, para janda pejuang Aceh membentuk pasukan Inong Balee, di bawah komando panglima laskar Keumala Hayati. Kemudian pada masa melawan Belanda, tampil perempuan perkasa yang memimpin pasukan, seperti Cut Nyak Dhien. Masa DOM dan Darurat Sipil, perempuan pun kembali memegang peran penting.

Ketika suami mereka (penafkah utama keluarga) ditangkap, disiksa atau dibunuh, para perempuan tampil menafkahi keluarganya dengan cara apa pun. Mereka berdagang, bertani, berkebun atau bekerja di tempat lain.

Intinya, menggunakan keterampilan yang mereka miliki untuk hidup keluarga. Pun saat mengalami kekerasan seperti disiksa, diancam, diperkosa, mereka tetap bertahan untuk keluarganya terutama anak-anaknya. Walaupun mengalami trauma akibat kekerasan yang mereka alami, mereka berusaha tegar untuk tidak mengalami gangguan jiwa.

Ketegaran yang menjadi tradisi perempuan Aceh dalam masa DOM hingga pasca tsunami tak hanya berperan dalam kehidupan rumah tangga, melainkan juga menjadi juru bicara kebutuhan-kebutuhan pengungsi. Oleh karena melalui “bahasa perempuan” berbagai persoalan yang dihadapi pengungsi dapat dimengerti pihak lain. Perempuan dapat lebih leluasa bekerja di kebun atau di kampung meskipun resiko terbunuh juga sangat besar. Dalam pengungsian akibat tsunami, perempuan berperan penting. Mereka menyediakan dapur umum untuk para pengungsi memenuhi kebutuhan pokok: makanan, kebutuhan kesehatan, tempat aman bagi anak-anak yang yatim piatu, bahkan menjadi juru bicara masalah-masalah di pengungsian secara umum.

Sebab itu, ketika pemerintah melancarkan program rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh, mestinya melibatkan perempuan dalam konsep dan pelaksanaannya. Justru merekalah yang mengetahui apa yang dibutuhkan saat ini. Keterlibatan sehari-hari membuat perempuan sebenarnya memahami apa yang dibutuhkan untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pasca bencana. Namun, mereka lebih memilih diam karena budaya Aceh memercayakan laki-laki sebagai penentu keputusan utama. Ketika kaum laki-laki tidak mampu mengambil keputusan, maka para perempuan tampil ke depan.

Perempuan Aceh tak hanya menjadi korban, melainkan mampu tegar dalam setiap derita bahkan menjadi duta perdamaian. Dengan “bahasa perempuan” yang melibatkan dimensi rasa, empati, hati nurani, berupaya membangun jaring solidaritas dan kasih, sehingga penyelesaian masalah Aceh secara damai dapat terwujud.

About Apriansyah Bintang

Turut mendiskusikan mispersepsi terhadap Islam dengan hikmah dan mau'izhah hasanah. مناقش أي سوء الفهم للإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة Also discuss any misperceptions of Islam with wisdom and good advice.

Posted on 19 Juni 2011, in Diskursus Islam and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Silakan komentar bro...

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: